Polda Jateng, Kota Semarang | Polda Jawa Tengah terus memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah dan aktivitas pertambangan mineral dan batubara ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara. Dalam periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, Polda Jateng dan jajaran mengungkap 59 perkara dengan 79 tersangka, dengan estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50.078.766.928.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta pertambangan minerba di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah Kapolres jajaran dan dilaksanakan secara serentak melalui konferensi pers daring di wilayah jajaran Polda Jateng.
Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, 46 perkara merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Pengungkapan dilakukan di puluhan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan mengamankan 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Kapolda menjelaskan, modus yang ditemukan antara lain membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan untuk memperbesar kapasitas penampungan, menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, serta menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum maupun tempat penampungan.
Selain itu, ditemukan pula penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk penimbunan, pengangkutan dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Kapolda.
Sementara itu, dalam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi polisi berhasil mengungkap 6 perkara dan mengamankan 10 tersangka. Polisi juga berhasul mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran serta sejumlah kendaraan yang digunakan dalam aktivitas tersebut.
Modus yang ditemukan di antaranya memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram maupun 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi, kemudian menjualnya kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Pada kasus Ilegal Mining, Polda Jateng dan Polres jajaran juga berhasil mengungkap 7 perkara dan mengamankan 8 tersangka. Dari pengungkapan yang dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap dan Kendal tersebut petugas turut mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat.
Kapolda menyebut, aktivitas pertambangan ilegal tersebut antara lain dilakukan dengan menambang tanah uruk, pasir, batu dan batu belah tanpa izin yang sah, termasuk tetap melakukan kegiatan penambangan setelah masa berlaku izin operasi produksi berakhir.
Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan kendaraan dump truk. Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat dan dilanjutkan secara manual pada siang hari untuk menghindari pengawasan.
Atas pengungkapan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan. Untuk perkara pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda Jateng menegaskan, pihaknya tidak hanya akan berhenti pada penindakan pelaku di lapangan. Apabila hasil penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi terbukti digunakan untuk kepentingan industri, pihak perusahaan yang menggunakan atau menerima manfaat dari penyalahgunaan tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi. Pihaknya secara konsisten akan terus melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.
Ia mengajak masyarakat untuk turut melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.
Kapolda Jateng juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak menyalahgunakan barang bersubsidi dalam bentuk apapun.
Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM maupun LPG bersubsidi, serta aktivitas pertambangan tanpa izin, diminta segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Kapolda.
